Pasal 414

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

www.peraturan.go.id 2021, No.15 Paragraf 8 Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat