Pasal 417

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi BUJK yang terlambat melakukan pelaporan penggantian tenaga kerja konstruksi. (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
a. BUJK nasional kualifikasi kecil denda keterlambatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Hari; b. BUJK nasional kualifikasi menengah denda keterlambatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Hari;
c. BUJK nasional bersifat spesialis denda keterlambatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Hari; www.peraturan.go.id 2021, No.15 d. BUJK nasional kualifikasi besar denda keterlambatan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Hari; dan e. BUJKA kualifikasi besar dan/atau BUJKA bersifat spesialis denda keterlambatan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Hari. (3) Apabila BUJK tidak melakukan pembayaran denda administratif dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha. (4) Apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi pencabutan SBU konstruksi.