Pasal 380

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban, persyaratan, dan/atau standar pada subsektor ketenagalistrikan dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan sementara; c. denda; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan www.peraturan.go.id 2021, No.15 urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya. (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu: a. paling lama 2 (dua) bulan untuk teguran kesatu; b. paling lama 1 (satu) bulan untuk teguran kedua; dan c. paling lama 2 (dua) minggu untuk teguran ketiga. (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut sewaktu-waktu apabila Pelaku Usaha memenuhi kewajibannya dalam masa pengenaan sanksi administratif. (5) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi teguran tertulis belum atau tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (6) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya mengenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tidak menggugurkan www.peraturan.go.id 2021, No.15 pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha. (7) Dalam hal Pelaku Usaha yang mendapatkan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak membayar denda dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.