Pasal 359

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf a dikenai kepada Pelaku Usaha paling banyak 2 (dua) kali. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis diterima www.peraturan.go.id 2021, No.15 Pelaku Usaha tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan nomor pendaftaran atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf b. (4) Sanksi administratif berupa pencabutan nomor pendaftaran atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf c dilakukan apabila: a. setelah 60 (enam puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau b. setelah 30 (tiga puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan nomor pendaftaran atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf d dilakukan apabila: a. setelah 30 (tiga puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti pencabutan nomor pendaftaran atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau b. berdasarkan analisis Risiko keamanan pangan, dan/atau kejadian luar biasa keamanan pangan.
(6) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan tanpa didahului peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan nomor pendaftaran atau Izin, maupun pencabutan nomor pendaftaran atau Izin. (7) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat disertai penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan atau pencabutan nomor pendaftaran atau izin. www.peraturan.go.id 2021, No.15 (8) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pelaku Usaha.