Pasal 320

(1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf c dikenakan terhadap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan teguran/peringatan tertulis kedua kali atau paksaan pemerintah. www.peraturan.go.id 2021, No.15 (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila: a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaku Usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan persyaratan Perizinan Berusaha; atau b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia. (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dikenakan denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
b. pelanggaran terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi;
c. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan dikenakan denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi; d. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah www.peraturan.go.id 2021, No.15 yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dikenakan denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi; e. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi; f. pelanggaran terhadap usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dikenakan denda administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikali harga patokan ikan dikali jumlah produksi; g. pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha dikenakan denda administratif sebesar 1000% (seribu persen) dikali produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi; h. pelanggaran terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di WPPNRI yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha dikenakan denda administratif sebesar produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi; i. pelanggaran terhadap kegiatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dikenakan denda administratif paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); www.peraturan.go.id 2021, No.15 j. pelanggaran terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha dikenakan denda administratif sebesar produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi; k. pelanggaran terhadap kegiatan pembangunan kapal perikanan tanpa persetujuan dikenakan denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kapal yang sedang atau telah dibangun; l. pelanggaran terhadap kegiatan importasi kapal perikanan tanpa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dikenakan denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kapal yang diimpor; m. pelanggaran terhadap memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dikenakan denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya modifikasi kapal; n. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari harga pembangunan atau pembelian kapal; dan o. pelanggaran terhadap kegiatan importasi komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan dikenakan denda administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dikali harga dasar komoditas yang diimpor dikali jumlah komoditas yang diimpor.

www.peraturan.go.id 2021, No.15