Pasal 312

(1) Pendanaan pengembangan Sistem OSS dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada kementerian/lembaga dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah.
(3) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah provinsi www.peraturan.go.id 2021, No.15 dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan sumber lain yang sah. (4) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan sumber lain yang sah.