Pasal 224

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB pada waktu tertentu.
(2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual. (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara: a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau b. tidak langsung yang disampaikan secara:
1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan. (6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui www.peraturan.go.id 2021, No.15 Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.
(7) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya dan/atau Pemerintah Daerah. (8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.
(9) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Paragraf 4 Penilaian Hasil Pengawasan