Pasal 174

Permohonan hak akses melalui Sistem OSS dilakukan oleh Pelaku Usaha: a. orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk kependudukan; b. badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan badan usaha;
c. badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran publik, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, dengan mengisi data dasar hukum pembentukan; d. persyarikatan atau persekutuan dengan mengisi data dasar hukum pendirian; dan e. kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri dengan mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.