Pasal 164

(1) Perizinan Berusaha sektor ketenagakerjaan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas: a. pelatihan kerja; b. penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia termasuk alih daya; c. aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri/tenaga kerja swasta; d. penyalur pekerja rumah tangga; e. aktivitas penempatan tenaga kerja daring (job portal); f. aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri/pekerja migran Indonesia; g. reparasi mesin untuk keperluan umum, dengan lingkup kegiatan usaha meliputi fabrikasi, pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); h. jasa sertifikasi, dengan lingkup kegiatan usaha meliputi lembaga audit Sistem Manajemen K3 (SMK3);

www.peraturan.go.id 2021, No.15 i. jasa pengujian laboratorium, dengan lingkup kegiatan usaha meliputi pemeriksaan dan pengujian K3;
j. jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan usaha meliputi pemeriksaan dan pengujian K3; dan
k. pelatihan kerja kejuruan lainnya swasta dengan lingkup kegiatan usaha meliputi pembinaan dan konsultasi K3. (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelatihan kerja untuk: a. pemerintah; b. perusahaan; dan c. swasta.