Pasal 149

(1) Perizinan Berusaha pada sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik meliputi subsektor: a. pos; b. telekomunikasi; c. penyelenggaraan penyiaran; dan d. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. (2) Perizinan Berusaha pada subsektor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas: a. penyelenggaraan pos; dan b. agen kurir. (3) Perizinan Berusaha pada subsektor telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas: a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus; dan d. jasa jual kembali jasa telekomunikasi. (4) Perizinan Berusaha pada subsektor penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas: a. jasa penyiaran radio; dan b. jasa penyiaran televisi.
(5) Perizinan Berusaha pada subsektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas: www.peraturan.go.id 2021, No.15 a. aktivitas pengembangan teknologi blockchain; b. aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial; c. aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things (IoT); d. aktivitas penyediaan identitas digital; dan e. aktivitas penyediaan sertifikat elektronik dan layanan yang menggunakan sertifikat elektronik.