Pasal 143

(1) Standar usaha pariwisata untuk kegiatan usaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka sertifikasi dan surveilans. (2) Lembaga sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang terakreditasi oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi. (3) Lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan setiap hasil akreditasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. (4) Dengan telah dipenuhinya standar usaha tingkat Risiko menengah tinggi dan Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga sertifikasi usaha pariwisata menerbitkan Sertifikat Standar usaha pariwisata yang berlaku selama pengusaha pariwisata menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaksanaan verifikasi standar usaha tingkat Risiko menengah tinggi dan Risiko tinggi dapat dilakukan secara daring atau luring termasuk audit jarak jauh (remote audit). (6) Untuk UMK dengan standar usaha tingkat Risiko menengah tinggi dan Risiko tinggi dilaksanakan secara daring termasuk audit jarak jauh (remote audit).
(7) Usaha pariwisata dengan tingkat Risiko menengah rendah dapat melaksanakan sertifikasi standar usaha pariwisata secara sukarela sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. www.peraturan.go.id 2021, No.15 Bagian Keempat Belas Sektor Keagamaan

Paragraf 1 Perizinan Berusaha