Pasal 10

1. Menteri Luar Negeri melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan mempertimbangkan aspek fiskal.
2. Dalam melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Luar Negeri membentuk kelompok kerja dengan melibatkan unsur dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara.
3. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Luar Negeri menyusun dan menetapkan DRPH.
4. DRPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

• calon Penerima Hibah;
• indikasi besaran Pemberian Hibah;
• peruntukan hibah;
• jangka waktu Pemberian Hibah; dan
• kementerian/lembaga dan/atau unit pengelola dana sebagai penanggung jawab kegiatan.*)

Penjelasan Pasal 9:

Ayat (1)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (PP Nomor57 Tahun 2019) Tanggal Berlaku : 05 September 2019

Dikonsolidasikan tanggal 8 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 10

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Ayat (2)

Dalam melakukan penilaian, kelompok kerja dapat meminta pertimbangan kementerian/lembaga teknis dan/atau tenaga ahli dan/ atau akademisi.

Ayat (3)

DRPH ditetapkan dalam suatu keputusan Menteri Luar Negeri.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan'Jangka waktu Pemberian Hibah"adalah periode pelaksanaan Pemberian Hibah.

Huruf e

Cukup jelas.