Pasal 60

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah

daerah kabupaten/kota memfasilitasi peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.

(2) Dalam . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.