Pasal 59

(1) Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pengawasan

terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.

(4) Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan dan/atau pengemasan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Kelembagaan Perbibitan