Pasal 44

(1) Setiap peternak atau perusahaan peternakan yang

melakukan usaha pembenihan dan/atau pembibitan ternak wajib memiliki izin usaha pembenihan dan/atau pembibitan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Ketentuan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pemberian izin usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Wilayah Sumber Bibit