Pasal 41

(1) Produksi benih dan/atau bibit dapat dilakukan oleh

peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Benih . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.