Pasal 37

(1) Kebijakan perbibitan nasional ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Perbibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• penyediaan benih dan bibit ternak;
• peredaran benih dan bibit ternak;
• pengawasan benih dan bibit ternak; dan/atau
• kelembagaan perbibitan.

(3) Perbibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

perbibitan ternak asli, ternak lokal, dan ternak introduksi.

Bagian Kedua . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Bagian Kedua

Penyediaan Benih dan Bibit Ternak

Paragraf 1 Umum