Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• penguasaan SDG Hewan;
• pengelolaan SDG Hewan;
• perbibitan ternak;
• pemasukan dan pengeluaran SDG Hewan, benih, dan/atau bibit ternak; dan
• sistem dokumentasi dan jaringan informasi SDG Hewan dan perbibitan ternak.