Pasal 17

(1) Menteri menetapkan sistem budidaya untuk menghasilkan

hewan peliharaan, hewan kesayangan, dan hewan laboratorium.

(2) Pemerintah daerah provinsi menetapkan wilayah budidaya

dan pengembangan SDG Hewan wilayah provinsi.

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota:

• menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan SDG Hewan wilayah kabupaten/kota;
• mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan lahan penggembalaan umum untuk budidaya SDG Hewan; dan
• mengembangkan SDG Hewan.