Pasal 15

(1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 harus mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik asli Indonesia.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah

kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan badan usaha yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.