Pasal 61

(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tetapi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuh dalam membayar Iuran dan kewajiban lainnya, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan berdasarkan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan

terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.