Pasal 60

(1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu

yang dikenai kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (4), meliputi:

• perizinan terkait usaha;
• izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
• izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
• izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/ buruh; atau
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi,

pencabutan sanksi dan mekanisme koordinasi dalam pengenaan dan pencabutan sanksi diatur dalam Peraturan Menteri.