Pasal 48

(1) Pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat

kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak

atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah

berakhir.

(2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun

terhitung sejak hubungan kerja berakhir.

(3) Jenis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(4) Tata cara pelaporan penyakit akibat kerja, penetapan

penyakit akibat kerja, mekanisme penyelesaian

perbedaan pendapat, dan penetapan besarnya JKK

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44,

Pasal 44, dan Pasal 45.