Pasal 35

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang

belum mengikutsertakan Pekerjanya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi resiko terhadap Pekerjanya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan,

penetapan jaminan, dan pembayaran manfaat JKM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.