Pasal 32

(1) Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah Upah

terakhir Pekerja pada saat kecelakaan terjadi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang

sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran

manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (2) huruf b, maka Pemberi Kerja selain

penyelenggara negara wajib membayar

kekurangannya.

(3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

melaporkan data Pekerjanya tidak benar, sehingga

mengakibatkan ada Pekerjanya yang tidak terdaftar

dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan,

maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi

Kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan

hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah ini.

(4) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

mengikutsertakan Pekerjanya hanya sebagian

program saja dan tidak sesuai dengan penahapan

kepesertaan yang diwajibkan, maka bila terjadi risiko

terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara

negara wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.