Pasal 30

(1) Pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja atau

penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh fasilitas

kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi

Peserta penerima Upah, dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang selanjutnya dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi

Peserta bukan penerima Upah, dibayar terlebih dahulu oleh Peserta yang selanjutnya dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penggantian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.