Pasal 18

(1) Dalam hal Presiden menyetujui usulan penetapan kawasan

khusus, maka:

• Menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengusulkan penetapan kawasan khusus menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan khusus yang diusulkan; dan
• Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan khusus yang diusulkan oleh gubernur, dan bupati/walikota.

(2) Rancangan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Rancangan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.