Pasal 38

(1) Pengelolaan barang milik negaraf barang milik daerah

yang telah selesai masa pemeliharaannya oleh penyedia dan/atau telah berakhirnya masa perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha pelaksana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali

kota dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha dalam pengoperasian dan/atau pemeliharaan infrastruktur setelah masa pemeliharaan oleh penyedia selesai atau perjanjian kerja sama berakhir dengan tetap memperhatikan:

• kapasitas keuangan negaraf keuangan daerah untuk pengoperasian dan/atau pemeliharaan barang milik negaraf barang milik daerah;
• peningkatan kapasitas, pengembangan, dan/atau optimasi barang milik negarafbarang milik daerah; dan/atau
• dukungan operasional dan/atau pemeliharaan barang milik negara/barang milik daerah.

BAB VII . .

SK No 094786 A

PRES IDEN

Bagian Kesatu Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah