Pasal 23

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wati

kota menyiapkan perjanjian kerja sama untuk Proyek Strategis Nasional. proyek (2) Bentuk dan isi perjanjian kerja sama untuk Strategis Nasional yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bentuk...

SK No 094776 A

PRES IDEN

proyek (3) Bentuk dan isi perjanjian kerja sama untuk Strategis Nasional yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat:

• lingkup pekerjaan;
• jangka waktu;
• jaminan pelaksanaan;
• tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
• hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;
• standar kinerja pelayanan;
• pengalihan saham sebelum infrastruktur beroperasi secara komersial;
• sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
• pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerja sama;
• status kepemilikan aset;
• mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, meliputi musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase;
• mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan;
• mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan;
• mekanisme hak pengambilalihan oleh pemerintah dan pemberi pinjaman; o' penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada pJpK;
• pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada pJpK; '
• keadaan memaksa;
• pernyataan. . .

SK No 094777 A

PRES IDEN

• pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian kerja sama sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• penggunaan bahasa dalam perjanjian kerja sama, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperiukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai terjemahan resmi/ olfi.cial translation), serta menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia;
• hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia; dan
• jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi.

Bagian Kedua Pemanfaatan Bersama Aset BUMN