Pasal 24

(1) PJPK mengidentifikasi potensi persinggungan

pembangunan Proyek Strategis Nasional dengan aset BUMN. (21 Dalam hal pembangunan Proyek Strategis Nasional terdapat persinggungan dengan aset BUMN, pJpK menyiapkan pembiayaan yang terbatas hanya untuk:

• pembayaran sewa;
• pembongkaran dan pemindahan sebagian fasilitas aset BUMN; dan
• rehabilitasi aset BUMN.

(3) Penilaian atas kelayakan pembiayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penilai sebagai dasar pembayaran oleh PJPK.

(4) Dalam...

SK No 086223 A

PRES IDEN

(4) Dalam hal pembangunan proyek Strategis Nasional

terdapat persinggungan dengan aset BUMN, pJpK bersama dengan BUMN menetapkan standar pelayanan (seruice leuel agreement) mengenai pemeliharaan dan operasional atas pemanfaatan bersama aset BUMN.

(5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang badan usaha milik negara melakukan pembinaan dan pengawasan atas peraturan direksi BUMN mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan standar pelayanan (seruice leuel agreemenf,) pemanfaatan bersama aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal penetapan nilai harga dan standar

pelayanan (seruice leuel agreement) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, Menteri melakukan koordinasi untuk menetapkan standar pelayanan (seruice leuel agreement).

Bagian Kesatu Umum