Pasal 121

(1) Setiap pemrakarsa sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dan huruf b

yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Pasal 98, atau Pasal 104 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai pemberi izin.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• peringatan tertulis;

• penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan

• pencabutan izin.

(3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan peraturan pemerintah ini dikenai sanksi administratif

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.