Pasal 120

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin tercapainya

kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dengan semua ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut ketentuan administratif, keuangan maupun substansi pengelolaan sumber daya air.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang

dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam

bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.

(5) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau

peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

(6) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.