Pasal 117

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya pengelolaan

sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) Pembiayaan pengelolaan suatu wilayah sungai dapat dilakukan melalui pola kerja sama antara

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang- undangan.