Pasal 32

(1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran

Rrngutan dan penerimaan lainnya dapat diajukan dalam hal terdapat:

• kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak;
• kesalahan pemungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
• hasil pemeriksaan oleh instansi pemeriksa;
• pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
• kelebihan pembayaran Pungutan pendaftaran untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum;
• kelebihan pembayaran oleh Pihak yang tidak lagi memiliki izin, pendaftaran, pengesahan, dan/atau persetujuan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan;
• kelebihan pembayaran berdasarkan keputusan keberatan atas sanksi administratif berupa denda;
• kelebihan pembayaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; danf atau
• ketentuan peraturan perrrndang-undangan.

(2) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran.

(3) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurtrf c dan huruf h tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran hrngutan dan

penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV...

SK No 213710 A

PRESIDEN