Pasal 36

(1) Gubernur, bupati/walikota dalam melaksanakan

tugasnya dapat dibantu staf ahli.

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak 5 (lima) staf ahli.

(3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh

gubernur, bupati/walikota dari pegawai negeri sipil.

(4) Tugas dan fungsi staf ahli gubernur,

bupati/walikota ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 37 . . .