Pasal 17

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat

sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

(2) Camat mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

• mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

• mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

• mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

• mengoordinasikan . . .

• mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
• mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
• membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
• melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(5) Kecamatan dipimpin oleh camat.

(6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

(7) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam

peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedelapan Kelurahan