Pasal 17

(1) Presiden menetapkan Rancangan Akhir RPJM Nasional menjadi RPJM Nasional dengan

Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.

(2) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

• pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-KL; dan

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 22 JULI 2023

www.hukumonline.com

• bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.

(3) Renstra-KL dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan

Kementerian/Lembaga.

(4) Renstra-KL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

kepada:

• Menteri;
• Menteri Dalam Negeri;
• Menteri Keuangan; dan
• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "disusun atau diperbaiki" adalah terutama dalam hal sasaran hasil dari masing-masing program, sasaran keluaran masing-masing kegiatan pokok, serta indikasi pendanaan yang diperlukan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.