Pasal 26

(1) Pendirian LpH oleh pemerintah dan/atau masyarakat

sebagaimana dimaksud daram pasal 23 harus memenuhi persyaratan:

• memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
• memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
• memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pendirian LpH harus dilengkapi dengan dokumen

pendukung yang terdiri atas:

• dokumen legalitas badan hukum;
• data sumber daya manusia di bidang syariat Islam; dan
• data dukung kompetensi sumber daya.

(3) Persyaratan pendirian LpH sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan BPJPH.

Bagian Kedua Akreditasi Lembaga pemeriksa Halal

Paragraf 1 Umum

(1) Akreditasi LPH dilakukan oleh BpJpH.

(2) Dalam melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), BpJpH:

• menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LpH; dan
• membentuk Tim Akreditasi LpH.

(3) Dalam

SK No 031687 A

t',?o=5* RE p u J,-Tnt r r, -16- ^

(3) Dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan

kriteria Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, BpJpH dapat bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi.

(4) Tim Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b bertugas:

• merumuskankebijakanoperasional;
• melakukansosialisasikebijakan;
• melaksanakan Akreditasi LpH sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LpH; dan
• memberikan masukan dan teraah terkait penyelenggaraan Akreditasi LpH kepada BpJpH.

(5) Tim Akreditasi LpH dapat terdiri atas unsur

akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan Produk.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Akreditasi LpH

peraturan Menteri. diatur dengan