Pasal 24

(1) LPH yang didirikan oreh pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam pasar 23 ayat (1) huruf a meliputi LPH yang didirikan oleh:

• kementerian/lembaga;
• pemerintah daerah;
• perguruan tinggi negeri; atau d' badan usaha milik negaralbadan usaha milik daerah.

(2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana teknis kementerian / lembaga.

(3) LPH

SK No 031685 A

PRESIDEN

-t4-

(3) LPH yang didirikan oleh pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis, atau perangkat daerah.

(4) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh rektor.

(5) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik

negara/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan:

• bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik negaralbadan usaha milik daerah; atau
• anak perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.