Pasal 108

(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal lO4 ayat (2) huruf d dengan rLrang lingkup:

• sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal;
• penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
• penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas;
• penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
• fasilitasi JPH bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
• penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
• tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kementerian

SK No 031725 A

PRESIDEN

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanian dalam perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meribatkan BPJPH.