Pasal 103

(1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala

dan/ atau sewaktu-waktu.

(2) Pengawasan JpH secara berkala sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kari dalam 6 (enam) bulan.

(3) Dalam

SK No 031721 A

PRESIDEN REPU BLtKa'J_oo*.=,^

(3) Dalam hal pengawasan JpH dilaksanakan secara

berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan men5rusun rencana kerja dengan mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan JpH.

(4) Pengawasan JpH sewaktu-waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (i) ditaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam har terjadi dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1O4

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam pasal S, BpJpH bekerja sama dengan:

• kementerian dan/atau lembaga terkait;
• LPH; dan
• MUI.

(2) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

• perindustrian;
• perdagangan;
• kesehatan;
• pertanian;
• koperasi dan usaha kecil dan menengah;
• dalam negeri;
• luar negeri

SK No 031722 A

PRESIDEN

• luar negeri; dan
• lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.

(3) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:

• pengawasan obat dan makanan;
• standardisasi dan penilaian kesesuaian.
• akreditasi; dan
• lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.

Bagian Kedua produk Halal Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan dengan Kementerian Terkait