Pasal 7

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan

pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan

pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• pendidikan;

• kesehatan;

• lingkungan hidup;

• pekerjaan umum;

• penataan ruang;

• perencanaan pembangunan;

• perumahan;

• kepemudaan dan olahraga;

• penanaman modal;

• koperasi dan usaha kecil dan menengah;

• kependudukan dan catatan sipil;

• ketenagakerjaan;

• ketahanan pangan . . .

• ketahanan pangan;

• pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

• keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

• perhubungan;

• komunikasi dan informatika;

• pertanahan;

• kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

• otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,

dan persandian;

• pemberdayaan masyarakat dan desa;

• sosial;

• kebudayaan;

• statistik;

• kearsipan; dan

• perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata

ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi

unggulan daerah yang bersangkutan.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:

• kelautan dan perikanan;

• pertanian;

• kehutanan;

• energi dan sumber daya mineral;

• pariwisata;

• industri . . .

• industri;

• perdagangan; dan

• ketransmigrasian.

(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan

daerah.