Pasal 6

(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten . . .

kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian

urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.