Pasal 5

(1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran

Peraturan Pemerintah ini.

(3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman

modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah