Pasal 8

(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar

pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan

dilaksanakan secara bertahap.

(2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang bersifat wajib,

penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah

dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja daerah yang bersangkutan.

(3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah

melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu

berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan

penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang

bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang bersifat wajib tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan peraturan presiden.

Pasal 9 . . .