Pasal 18

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada

pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan

pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

(2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga

mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah

dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) maka untuk sementara penyelenggaraannya

dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan

urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) apabila pemerintahan daerah telah mampu

menyelenggarakan urusan pemerintahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum

mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur

dengan peraturan presiden.