Pasal 19

(1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta

rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam lampiran

Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi

kewenangan provinsi.

(2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus

daerah yang bersangkutan.