Pasal 17

(1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah

ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan

daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara

bertahap . . .

bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan

pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila

pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan

untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria

yang dipersyaratkan.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi

yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada

pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas

tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan

untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota

yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah

kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk

memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

dipersyaratkan.

(3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur

pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat

daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang

diperlukan.

(4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan

pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih

berhasilguna serta berdayaguna apabila

penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan

daerah yang bersangkutan.

(5) Ketentuan . . .

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan

urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan peraturan presiden.