Pasal 14

(1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam

lampiran Peraturan Pemerintah ini menjadi kewenangan

masing-masing tingkatan dan/atau susunan

pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria

pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau

pemerintahan daerah kabupaten/kota akan

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak

tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini

terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui

Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.