Pasal 15

(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk

pelaksanaan urusan sisa.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

dan ayat (3) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur,

dan kriteria untuk urusan sisa.